Target Pasar Pemerintah Daerah, PTDI Ciptakan Pesawat dengan Harga Kompetitif

29-11-2023 / B.A.K.N.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati, saat berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/11/2023). Foto: Andri/nr

 

PARLEMENTARIA, Bandung - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam rangka penelaahan BAKN-DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN) PTDI, kita bangga bahwa putra-putri bangsa bisa menciptakan dan memproduksi pesawat sendiri. Untuk itu BAKN mendukung komersialisasi pesawat N219 yang diproduksi PTDI dengan target pasar Pemerintah Daerah.

 

“PTDI telah berhasil menciptakan pesawat pertama yang benar-benar didesain dan diproduksi sampai akhir oleh putra-putri bangsa, sudah sertifikasi dan sudah siap komersialisasi. Pesawat N219 ini rasanya bisa jadi primadona karena harganya yang kompetitif, jendelanya juga cukup besar, sehingga cocok untuk Indonesia yang ingin mengembangkan pariwisata. Pesawat ini juga punya kemampuan jelajah yang cukup bagus, dengan kemampuan lepas landas di rumput sekalipun dan jarak landasan pacu yang cukup pendek.” kata Anis Byarwati, Wakil Ketua BAKN DPR RI saat berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/11/2023).

 

"Pesawat N219 ini rasanya bisa jadi primadona karena harganya yang kompetitif, jendelanya juga cukup besar, sehingga cocok untuk Indonesia yang ingin mengembangkan pariwisata,"

 

Indonesia negara dengan banyak pulau di dalamnya membutuhkan penguatan dalam konektivitas antar pulau khususnya melalui transportasi udara. "Pesawat N219 yang merupakan hasil karya anak bangsa ini menjadi satu terobosan transportasi udara yang akan mendukung program transformasi ekonomi antar pulau," ujar Anis.

 

Sesi paparan dan laporan dari PTDI kepada tim Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR, dilakukan dengan langsung dalam kegiatan peninjauan fasilitas dan infrastruktur PTDI, yaitu ke Hanggar Final Assembly Line dan Hanggar N219. kita sengaja langsung melakukan kunjungan lapangan untuk melihat bagaimana proses yang ada di PT. 

 

"Dirgantara Indonesia (PTDI), kami lihat urgensi pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap PTDI untuk bisa meningkatkan kualitas produksi dan kita juga bangga bahwa kita bisa menciptakan dan memproduksi pesawat sendiri," urai Anis.

 

Lebih lanjut Anis Byarwati mengatakan tadi kami diajak keliling PTDI dan kita bisa lihat pembuatan pesawat yang sudah mempunyai sertifikasi internasional itu menjadi kebanggaan kita, terkait PMN sangat urgent dalam rangka PTDI meningkatkan order dan kapasitas produksinya. Kalo produksi diperbanyak ordernya kurang tentu ini akan menyulitkan.

 

"Disini ada 3700 pegawai dan juga 700 desainer pesawat yang bekerja di PTDI yang bisa memproduksi pesawat-pesawat kita dengan canggih. mungkin perlu ada komitmen dari pemerintah daerah untuk order pesawat kecil dari PTDI ini, kalau ini bisa terjalin hal tersebut dapat meningkatkan produksi bagi PTDI," katanya.

 

PTDI ini PMN-nya hanya 500 miliar dari kebutuhan tujuh triliun tentunya apa yang direncanakan oleh PTDI tidak bisa dipenuhi dengan 500 miliar tersebut, dengan PMN yang kecil dan apa yang di targetkan belum tercapai, untuk PTDI ini saya kira harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam pemberian PMN. (man/aha)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...